REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan sensus yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS), didapatkan fakta bahwa kader perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di daerah, masih minim menduduki posisi penting di kepengurusan.
Dari tiga posisi penting di kepengurusan, ketua, sekretaris dan bendahara, total suara perempuan hanya 4,7 persen. Selebihnya, 95,3 persen adalah pria. Kondisi ini menjadi ironi, karena PDIP sudah lebih dari 2 dekade dipimpin oleh ketua umum perempuan, Megawati Soekarno Putri.
Artinya, meskipun pucuk pimpinan Parpol ini perempuan, namun tidak diikuti dengan peningkatan jumlah kader perempuan di daerah.
Di tingkat elit politik, memang memunculkan kader-kader perempuan seperti Puan Maharani maupun Rieke Dyah Pitaloka. Tapi di tingkat daerah belum banyak suara perempuan.
Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait juga mengakui bahwa persoalan kader perempuan bagi PDIP adalah persoalan serius. Pekan depan, PDIP akan menggelar kongres nasional, harapannya akan ada solusi dari persoalan minimnya kader perempuan di internal PDIP ini.
"Kader perempuan jadi persoalan serius untuk kita karena data CSIS baru 4,7 persen," katanya di Jakarta.
Hal senada disampaikan oleh ketua DPP PDIP bidang Hubungan Luar Negeri, Andreas Pareira. Menurutnya, ada momentum untuk membuat peningkatan pesat kader perempuan PDIP saat ketum Partai Megawati juga menjadi Presiden Republik Indonesia. Saat itu, kata dia, ada perubahan dalam Undang-Undang partai politik terkait partisipasi kader perempuan.
Yaitu, untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepartaian maupun mengisi jabatan legislatif melalui parpol. Namun, faktanya, hal itu masih sulit dilakukan PDIP. Sebab, sangat sulit mencari kader perempuan di daerah-daerah.
"Bukan tidak mau menempatkan kader perempuan di kepartaian, tapi sulit sekali mencari kader perempuan di daerah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika