REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Yordania mengedarkan draft rancangan resolusi PBB, yang akan melarang pengiriman senjata ke para pemimpin pemberontak Houthi dan pendukungnya. Namun pada Kamis (9/4), Rusia meminta PBB memberlakukan embargo senjata secara menyeluruh ke semua pihak bertikai di Yaman.
Sebelumnya pada Selasa (7/4), rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB menuntut Houthi untuk segera dan tanpa syarat mengakhiri kekerasan di Yaman. PBB juga meminta Houthi menyerahkan semua senjara dan rudal yang mereka sita dari fasilitas militer dan keamanan Yaman.
Rencananya pada resolusi selanjutnya yang akan dikeluarkan, PBB akan melarang penjualan atau transfer senjata ke Houthi maupun ke mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh beserta anaknya. Saleh dan anaknya bersama pasukan yang setia padanya, kini diketahui menjadi pendukung Houthi.
Padahal pada November lalu, Dewan Keamanan PBB juga telah memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan global pada Saleh. Kini PBB mengancam sanksi lebih lanjut, juka mereka masih terlibat atau mendukung tindakan yang mengancam perdamaian, stabilitas dan keamanan di Yaman.
Resolusi yang diusulkan berdasarkan pada Bab 7 Piagam PBB. Rencananya resolusi juga akan menyerukan semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan melalui jalan dialog. PBB berencana menengahi pembicaraan tersebut.
Namun rancangan resolusi PBB tersebut mendapat penolakan dari Rusia dan Venezuela. Salah seorang diplomat PBB dengan syarat anonim mengatakan, Rusia ingin embargo dijatuhkan pada semua pihak yang terlibat dalam konflik Yaman.
Rusia juga meminta PBB mengeluarkan resolusi untuk mengotorisasu jeda kemanusiaan di Yaman. Jeda kemanusiaan menurut Rusia dibutuhkan untuk memberikan kesempatan petugas bantuan mengirimkan bantuan ke Yaman. Rusia menyerukan jeda kemanusiaan dilakukan Sabtu (11/4) ini.
Para diplomat mengatakan, pihak-pihak kunci telah menggelar pembicaraan untuk mencapai kesepakatan terkait resolusi PBB ini. Sebelumnya para ahli telah bertemu pada akhir pekan lalu, untuk membahas usulan resolusi. Mereka mengedarkan draft baru yang diusulkan pada Senin (6/4) malam ke 15 anggota Dewan, dan bertemu pada Selasa (7/4) untuk membahas hal itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika