REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Kurang dari satu pekan digelarnya pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden di Sudan, tidak ada hingar bingar yang biasa terjadi di banyak negara. Sambutan rakyat negara di Afrika Utara di pemilu pun tidak seantusias seperti saat pemilu di Indonesia.

Di Kota Khartoum, ibu kota Sudan misalnya. Hampir tidak ada poster, spanduk, atau baliho yang mempromosikan partai politik atau pun kandidat presiden yang bertarung di Pemilu Legislatif ataupun Pilpres. 

Meski tidak ada pekan tenang di Sudan, tak tampak pula massa dari parpol atau calon presiden yang berkampanye di jalan-jalan atau pun sudut kota. Padahal, pemilu yang akan berlangsung pada Senin (13/4) mendatang, diikuti 44 parpol, dan 16 calon presiden.

Menteri Informasi Sudan, Ahmed Bilal Osman mengakui, pemilu di negaranya tidak semeriah negara lain, termasuk Indonesia. Ia memperkirakan, salah satu alasannya karena pilpres yang digelar dalam hitungan jari diikuti Presiden Omar Al-Basyir.

Osman bahkan yakin, Basyir bakal kembali memenangkan pilpres dan kembali berkuasa. "Kemungkinan menang sekitar 70 persen," kata Osman saat menerima lima wartawan Indonesia, termasuk Republika, di kantor Kementerian Komunikasi, Selasa (6/4) kemarin.

Namun, Osman menjamin pemilu di negaranya sepi bukan karena ancaman pihak oposisi yang akan memboikot palgelaran pesta demokrasi tersebut. Apalagi intervensi dari pemerintah.

Di tempat terpisah, Komisi Pemilihan Nasional (NEC) Sudan menyatakan, selain pilpres, Sudan juga akan menggelar pemilihan parlemen dan pemilihan di tingkat negara bagian. 

"Sekitar 13 juta rakyat Sudan tercatat sebagai pemilih. Satu juta di antaranya adalah penduduk nomaden (berpindah-pindah)," kata Wakil Ketua NEC, Abdlla A. Mahdi saat menerima wartawan dari Indonesia di Kantor NEC Abdllah, Khartoum, Selasa, lalu.

Dalam pertemuan itu, Abdllah didampingi Duta Besar Atalla H El-Bashir dan Prof Mahsin H Safi. Abdllah menuturkan, NEC memfasilitasi penduduk yang berpindah-pindah untuk memberikan hak suaranya. "Ada fasilitas tempat pemungutan suara bagi suku-suku yang hidup berpindah-pindah."

NEC menjelaskan, pemilu nanti akan digelar sesuai ketentuan yang berlaku. Kerangka kerja juga menurut NEC sudah ditetapkan dan harus dihormati. Pemilu nanti akan diselenggarakan di 850 konstituensi dan di negara bagian Darfur, Abyei dan Halayib. Namun, pencoblosan tidak akan dilaksanakan di tujuh konstituen, khususnya di  negara bagian Kordofan Selatan, karena alasan keamanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika