REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Istana Merdeka, Selasa (14/4). Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta kisruh APBD DKI Jakarta segera diselesaikan.

Sambil minum teh di teras Istana Merdeka, Jokowi, Ahok dan Prasetyo berdiskusi mengenai polemik APBD DKI. Usai melakukan pertemuan selama sekitar satu jam, ketiganya memberikan keterangan pers pada wartawan.

Presiden Jokowi mengatakan, polemik antara Pemprov DKI dengan DPRD harus segera diselesaikan agar rakyat tidak terus menjadi korban. Untuk itu, ia meminta agar Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang tengah bergulir di DPRD DKI segera diselesaikan.

"Agar konfliknya tidak berkepanjangan, tadi juga meminta agar HMP itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dengan baik," ujar Jokowi.

Sementara, terkait dengan APBD 2015, Presiden meminta agar anggaran segera dicairkan untuk program-program pembangunan di masyarakat. Kemudian, untuk APBD 2016, Jokowi berpesan agar penganggarannya dilakukan dengan kembali mengacu pada Perda.

Menanggapi pesan Jokowi, Ketua DPRD Prasetyo menegaskan pihaknya juga tak ingin memperpanjang polemik dengan eksekutif. Menurutnya, Fraksi PDIP juga tidak akan melakukan pemakzulan pada Ahok.

"Makanya yang penting musyawarah. Jadi Pak Gubernur jangan dipancing-pancing, soalnya repot semua," kata Pras sambil tertawa.

Ahok sendiri menyatakan bahwa anggaran akan cair pada 20 April mendatang. Kendati permasalah APBD belum rampung, ia mengatakan bahwa program-program yang penganggarannya butuh persetujuan DPRD masih dapat berjalan dengan baik.

"Tadi juga dari ketua, ada lelang bangunan tender yang harus tahun jamak dan harus izin DPR, mereka akan beri izin," ucap mantan duet Jokowi saat memimpin Jakarta tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika