REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Wali Kota Sukabumi M Muraz mengatakan pengangguran masih menjadi masalah utama hampir di seluruh daerah di Indonesia khususnya di Kota Sukabumi, Jawa Barat.
"Saat ini terdapat ketidakseimbangan antara penyediaan tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja yang dampak utamanya akan membengkaknya jumlah pengangguran dan masalah sosial yang menyertainya," katanya di Sukabumi, Sabtu (18/4).
Menurutnya, selain kesempatan kerja yang terbatas juga permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas angkatan kerja. Hal ini menunjukkan, bahwa semua pihak belum memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas.
Permasalahan ketenagakerjaan harus mendapat perhatian secara menyeluruh dari berbagai pihak, yang tujuannya agar dapat dipecahkan bersama-sama.
Adapun penyebab timbulnya permasalahan tersebut di antaranya masih kurangnya investasi yang masuk, kebijakan ketat dari sejumlah negara maju dalam menerima ekspor negara berkembang, iklim investasi yang belum kondusif, pasar global, berbagai regulasi dan birokrasi yang kurang mendukung terhadap pengembangan usaha, serta adanya tekanan kenaikan upah dalam kondisi dunia usaha yang masih lesu.
"Di Kota Sukabumi saat ini ada sekitar enam persen warga yang menganggur dari total angkatan kerja yakni sebanyak 246.700 jiwa, bahkan jumlahnya bisa bertambah saat perguruan tinggi melakukan wisuda dan usai kelulusan sekolah," tambahnya.
Muraz mengatakan dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang penting, sebagai pelaku pembangunan sekaligus yang menerima manfaat dari hasil pembangunan.
Oleh karenanya, setiap warga khususnya pencari kerja harus memiliki standar minimal, kualitas, dan kompetensi yang tepat, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Selain itu, setiap warga harus melatih kemampuannya agar pengetahuan dan keterampilannya bisa meningkat, terlebih pada saat ini dihadapkan dengan diberlakukannya ASEAN Economic Community dan ASEAN-China Free Trade. Dikatakannya, para Pimpinan ASEAN telah sepakat, untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Dengan dilaksanakannya MEA maka akan terjadi pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara dan kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Sehingga barang dari negara di Asean bisa dengan mudah masuk ke Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika