REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai pidato Presiden RI Joko Widodo sungguh berani, lugas, dan konkret ketika mengkritisi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengatasi ketidakadilan, kemiskinan global, dan penguasaan ekonomi yang tidak imbang.

"Presiden mengkritisi hal yang terkait dengan bidang ekonomi karena selama ini tiga lembaga keuangan dunia, yakni International Monetary Fund (IMF), Islamic Development Bank (IDB), dan Bank Dunia, menguasainya," kata Mendagri melalui pesan singkatnya, Rabu (22/4).

Pada pembukaan Konferensi Asia Afrika 2015, Presiden RI juga menyinggung kelemahan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik global. Kemudian, Presiden Jokowi menyatakan keinginan Indonesia untuk mengambil peran aktif.

Presiden, kata Mendagri, juga memandang perlu adanya langkah bersama untuk mengatasi gerakan radikal, seperti kelompok yang mengatasnamakan Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq and Syria/ISIS).

Di samping itu, lanjut mantan Ketua Fraksi PDIP DPR RI itu, Presiden juga telah menunjukkan dengan tegas komitmennya untuk perjuangan bagi kemerdekaan Palestina.

"Konferensi Asia Afrika (KAA) ini diharapkan akan menelurkan dokumen deklarasi dukungan untuk Palestina yang berdaulat," kata mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu.

Hal lain yang dinilai berani oleh Tjahjo Kumolo adalah pernyataan Presiden terkait dengan negara-negara maju untuk menghentikan eksploitasi terhadap negara berkembang. Pasalnya, ekploitasi itu tidak membawa perdamaian dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika