REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku kesal dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang bermasalah. Terlebih lagi untuk mereka yang belum menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

"Kita akan copot mereka," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5).

Adapun DPA seharusnya diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Selasa (5/5). Ahok pun merasa curiga ada yang tidak menyukai penerapan sistem e-budgeting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.

"Sebetulnya yah ini kan sudah e-budgeting, kalau sudah e-budgetting kan gak masuk akal, padahal tinggal print out juga keluar. Jadi ini betul-betul mereka bukan tidak mengerti, mereka tidak ingin e-budgeting. Terus juga memang mereka main," jelasnya.

Menurut data yang diterima dari BPKAD pada Selasa (5/5) baru 68 SKPD dan UKPD yang baru menyerahkan DPA. Namun hingga Rabu (6/5) Basuki meyakinkan sudah tak banyak SKPD dan UKPD yang belum menyerahkan DPA.

Ikuti Whatsapp Channel Republika