Rabu 06 May 2015 18:58 WIB

KPK Siap Bantu Pemkot Makassar Usut Aset Bermasalah

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja

REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR--Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja menyatakan siap menurunkan tim untuk membantu Pemerintah Kota Makassar guna mengusut aset negara yang dinilai bermasalah.

"Saya sudah diberitahu secara lisan oleh Wali Kota Makassar untuk membantu pengusutan dugaan adanya korupsi aset. Segera tim diturunkan ke sini," ucap Pandu kepada wartawan di Makassar, Selasa.

Mengenai dugaan aset negara yang dirampas pihak tertentu pihaknya menyatakan akan mendengarkan dan mengumpulkan bukti bukti adanya apakah ada keterlibatan pejabat negara menjual aset kepada orang pribadi.

"Kalau menjual atau menghilangkan aset itu sama saja dengan korupsi. Tetapi kami akan mendengar dulu apa persoalannya, kemudian dimana kesulitannya, lalu dimediasi," ujarnya.

Setelah memberikan pengarahan di Balai Kota Makassar tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pandu mengatakan pihaknya siap membantu bila mana hal tersebut melanggar ketentuan.

Ia mengungkapkan KPK sudah memiliki divisi yang menangani masalah aset, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tidak diserahkan pada negara.

Menurut dia, KPK memiliki kewajiban mengawasi aset negara yang disalahgunakan, jadi tidak perlu ada tim lain.

"Kita sudah punya divisi itu dan tim khusus. Kita sudah banyak membantu kementerian yang lain terkait persoalan aset," ungkapnnya.

Saat ditanyai apakah pengambilan aset negara terindikasi korupsi dan disalahgunakan oknum tertentu, Adnan menjawab bahwa baru mendapatkan laporan dari Wali Kota bila ada potensi seperti itu.

"Saya baru tahu dari Pak Wali. Tapi, prinsipnya, KPK akan melakukan pencegahan dulu. Namun secara detail saya belum tahu," sebut dia.

Selain itu, pihaknya telah diminta langsung oleh Pimpinan Kota Makassar untuk turun dalam mengusut aset bermasalah, sehingga institusinya memiliki tanggung jawab menindaklanjuti.

"Kita kan lembaga, jadi menunggu laporan tertulisnya, lalu kita akan turun bantu. Kita tidak bisa langsung tangkap orang. Yang jelas kalau KPK yang himbau pengembang pasti bedalah," paparnya.

Adnan mengakui baru pertama kali menghadiri undangan sebagai pembicara pada level Pemerintah Kota Makassar. Biasanya, lanjut mantan Sekjen Kompolnas ini, dirinya hanya pada tingkat provinsi hingga pusat.

"Khusus untuk Makassar, ada perbedaan dengan daerah lain. Alasannya saya kesini diundang beliau karena satu-satunya Wali Kota yang terpilih bersama kami untuk melakukan studi banding di Kanada," katanya.

Sebelumnya, sejumlah aset Pemkot Makassar yang hilang diseorbot orang pribadi dengan dalih mengantongi dokumen sehingga Pemkot setempat meminta bantuan KPK bersama tim untuk turun guna mengusut masalah tersebut.

sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement