REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengakui selama ini ada ketimpangan pembangunan, terutama di perbatasan. Tedjo mengambil contoh di wilayah Entikong, Kalimantan Utara.

Untuk itu, dalam waktu dekat akan dilakukan pembangunan secara nyata infrastruktur di wilayah-wilayah tersebut.

''Terutama di pintu-pintu perlintasan perbatasan. Dimana ada perbedaan yang mencolok antara kondisi di Indonesia dengan di negara tetangga. Karena itu, wilayah-wilayah itu akan dibangun. Minimal sama atau harus lebih baik dari negara tetangga,'' ujar Tedjo kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Kamis (7/5).

Terkait pengelolaan daerah perbatasan, Tedjo juga mengakui dana 16 triliun rupiah tiap tahun yang dikelola 27 kementerian dan lembaga tidak efektif dan efisien. Alhasil, Presiden Joko Widodo sempat menginstruksikan agar dana tersebut dikelola dan dibebankan kepada kementerian atau lembaga yang langsung menangani daerah perbatasan.

Selain itu, Tedjo selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan melakukan sinergitas antara lembaga dan kementerian terkait untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.

Kemenkopolhukam bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) bakal menggelar Dialog Nasional Perbatasan: Membangun Zona Ekonomi Perbatasan.

Kegiatan itu bakal mengundang Kepala Pemerintahan dari 13 Provinsi dan 49 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah perbatasan. Selain itu, ada pula perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait sebagai pembicara. Nantinya hasil dari Dialog Nasional ini dapat menjadi rekomendasi dan usulan yang dapat digunakan dalam membangun masyarakat di daerah-daerah perbatasan, terutama dalam hal perekonomian.

''Jika hanya infrastrukturnya yang dibangun, tanpa ada pembangunan masyarakatnya, maka juga tidak akan menjadi apa-apa,'' kata Tedjo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika