REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mengaku siap masuk anggota kabinet jika mendapat restu dari Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kader itu anak buah SBY, jadi taat apa yang ditugaskan ketua umum. Kalau ketua umum oke maka sebagai kader siap ditempatkan di mana saja," ujar Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul kepada wartawan di Surabaya, Ahad (10/5), terkait desakan berbagai pihak kepada Presiden Jokowi untuk merombak kabinet.
Menurut dia, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo sehingga partainya tidak akan mencampuri urusan pemerintah pusat, khususnya terkait isu perombakan kabinet. "Joko Widodo sebagai Presiden yang tahu dan kami tidak mengomentarinya. Kalau memang memerlukan kader Demokrat, silahkan berkomunikasi dengan ketua umum," kata Anggota DPR RI periode 2009-2014 itu.
Politisi asal Medan tersebut mengaku pernah ditawari oleh Presiden sebagai salah satu yang duduk di kursi Kabinet Kerja karena perannya sebagai tim sukses Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada Pemilihan Presiden 2014. "Tapi saya ini anak buahnya SBY dan tidak akan mengkhianatinya. Saya diminta membenahi partai terlebih dahulu dan siap menjalankan perintah ketua umum," tukas politisi yang juga artis sinetron tersebut.
Sementara itu, Ruhut Sitompul juga menegaskan bahwa SBY meminta kadernya untuk mendukung pemerintahan saat ini dan tidak melakukan gerakan yang berniat menjatuhkan di tengah jalan. "Partai Demokrat sebagai penyeimbang di pemerintahan. Setiap kebijakan yang prorakyat pasti didukung, tapi jika ada yang keliru maka kewajiban kami memberi solusi," ucapnya.
Sejumlah komentar beragam muncul dari berbagai pihak terkait isu perombakan kabinet sebagai bentuk evaluasi pembantu Presiden Joko Widodo sejak dilantik Oktober 2014. Salah satunya politisi Partai Golkar Ridwan Hisjam yang menilai terlalu dini jika Presiden merombak kabinet karena khawatir timbul kesan dipaksakan.
Wakil Sekretaris Jenderal Golkar versi Aburizal Bakrie ini mengatakan, untuk membuktikan kemampuannya maka anggota Kabinet Kerja masih membutuhkan waktu setelah melewati proses penyesuaian beberapa bulan pertama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika