REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menyebutkan politik uang sudah menjadi rahasia umum dalam pemilihan pimpinan suatu lembaga. Organisasi masyarakat biasa saja juga menggunakan uang untuk proses pergantian pimpinan apalagi sebuah partai politik besar.

"Kalau publik melihat jangankan partai politik, pergantian di ormas saja mesti pakai uang," kata Siti saat dihubungi Republika, Selasa (12/5).

Menurutnya sangat tidak mungkin dalam pemilihan ketua umum yang akan memimpin partai tanpa ada politik uang. Tidak ada sesuatu yang dinilainya gratis di dunia ini. Termasuk bagi-bagi uang untuk mendapatkan suara.

Tradisi ini, ujarnya, memang masih sulit dihilangkan. Jika ingin dilakukan paling tidak bukan dihilangkan 100 persen. Mungkin hanya jumlahnya yang sedikit berkurang. Inilah yang harus dikelola partai ke depannya. Partai harus memilih ketua umum yang kompeten dan dipercayai kader untuk menyandang jabatan orang nomor satu di partai politik.

Saat ini Partai Demokrat tengah menggelar kongresnya di Surabaya. Kongres ini sekaligus menjadi momen pemilihan ketua umum bagi partai lima tahun ke depan. 90 persen kader memilih Susilo Bambang Yudhoyono menjadi ketua umum. Kondisi ini kemudian memancing anggapan adanya politik uang guna memuluskan jalan SBY terpilih nantinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika