REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan akan memfasilitasi kedua belah kubu Partai Golkar untuk berdamai. Menurut dia, perdamaian antar kedua kubu Partai Golkar ini sangat penting agar Golkar dapat mengikuti pilkada serentak yang akan digelar pada akhir tahun ini.

"Ini tidak bisa diberikan arahan. Hanya bisa difasilitasi bagaimana kedua belah pihak, saya yakin dua-duanya ingin Golkar tetap berperanan hadir di setiap kegiatan apalagi pilkada. Oleh karena itu, kita lagi cari jalan bagaimana," jelas Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (19/5).

Ia pun mengaku telah berkomunikasi dengan pengurus kedua kubu guna membicarakan permasalahan internal ini. Wapres berharap, penyelesaian konflik ini dapat segera dilakukan.

Terkait upaya banding yang diajukan oleh Kemenkumham, Wapres menyatakan tak memberikan arahan terkait hal ini. Ia menginginkan agar kedua kubu dapat bersatu dan kompak terlebih dahulu agar dapat mengikuti pilkada.

"Banding atau tidak itu soal berbeda. Tetapi yang penting bagaimana ini kompak dulu supaya bisa masuk pilkada," tambah dia.

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol. Untuk mengisi kekosongan kepengurusan, PTUN pun menyatakan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 yang masih berlaku.

Dalam hasil Munas Riau tersebut Aburizal Bakrie dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Agung Laksono sebagai Wakil Ketua Umum. Keputusan PTUN ini pun berlaku hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Ikuti Whatsapp Channel Republika