REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto mengatakan harusnya partai politik itu melembagakan proses pergantian kepengurusan kepemimpinan dengan baik. Menurutnya, jika islah yang dilakukan kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono hanya untuk mengikuti Pilkada serentak, itu bisa dikatakan Partai Golkar haus kekuasaan.

"Harusnya Golkar jangan mengajari publik mengenai pragmatisme seperti ini. Hanya karena ingin ikut pilkada, terus mereka seolah-olah islah," kata dia kepada Republika, Ahad (24/5).

Meski konflik antara kedua kubu yang berseteru tak kunjung reda, Golkar tidak bisa menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Sebab, Mahkamah Partai Golkar memutuskan Munaslub digelar tahun 2016.

"Tapi sebelum 2016 ini harusnya ada kepengurusan satu saja yang disahkan oleh Kumham. Tapi nggak bisa kepengurusan itu hanya untuk ikut Pilkada saja karena itu tidak benar,” tambah dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Golkar Kubu Munas Bali, Aburizal Bakrie baru saja melakukan pertemuan dengan Jusuf Kalla untuk membicarakan kemungkinan Islah Golkar agar partai penguasa orde baru ini dapat ikut Pilkada.

Pada pertemuan tersebut, Ical menyebut pihaknya siap bekerja sama dengan kubu Agung untuk menyongsong pilkada serentak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika