REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Populi Center, Nico Harjanto menilai islah terbatas Partai Golkar yang dimediasi Wapres Jusuf Kalla hanya sia-sia. Menurutnya, hal itu justru akan memperlebar masalah.
"Ya, sia-sia saja karena tetap Golkar tidak memiliki kepengurusan. Justru islah terbatas akan memperlebar permasalahan karena sangat mungkin nanti kedua kubu ngotot memasukkan nama-nama untuk dicalonkan di pilkada," katanya dihubungi di Jakarta, Senin (25/5).
Nico mengatakan, seterusnya, bagi calon kepala daerah yang tidak dicalonkan sebagai dampak atas islah terbatas, bisa saja melayangkan gugatan. Ia menekankan, Golkar sebagai partai terbesar kedua tidak boleh dikelola dengan sistem arisan atau penjatahan. Sistem itu dinilai akan menciptakan polarisasi.
"Keinginan islah khususnya dari kubu Ical yang hanya untuk kepentingan mengikuti pilkada tentu itu merupakan upaya pengelabuan atau penyiasatan aturan hukum. Akal-akalan ini tidak menyelesaikan masalah internal," jelas dia.
Nico memandang semestinya KPU dan pemerintah berpegang saja pada aturan hukum. "Apabila Golkar mencoba mengesahkan kepengurusan sementara, hanya untuk kepentingan pilkada, itu juga menunjukkan orientasi kekuasaan yang kuat tanpa menghiraukan pelembagaan partai politik," jelasnya.