REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memastikan selama bulan Ramadhan 1436 Hijriah kota ini akan bebas anak jalanan. Pemkot akan menggiatkan pos pengamanan pada sejumlah titik dan persimpangan jalan
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Mataram Meiry Rayes di Mataram, Senin, mengatakan jika pada bulan puasa sebelumnya masih ditemukan anjal, tahun ini dipastikan tidak ada lagi.
"Insya Allah, pada bulan puasa ini kami pastikan tidak ada lagi anak jalanan yang berkeliaran di Kota Mataram," katanya.
Menurut dia, beberapa hal yang akan dilakukan untuk memastikan tidak adanya anak jalanan di kota ini adalah dengan melibatkan satgas sosial yang saat ini berjumlah 30 orang.
Para anggota satgas tersebut, nantinya selain akan berkeliling pada titik-titik tertentu, seperti di setiap persimpangan jalan, dan sejumlah tepat strategis misalnya di mal dan taman-taman kota, satgas juga akan dibuatkan posko.
Posko yang akan dibuat tahun ini, katanya, kemungkinan lebih banyak dari tahun kemarin. Kalau tahun lalu Dinsosnakertrans membuat delapan posko, tahun ini kemungkinan menjadi 10 posko.
Seperti tahun lalu, posko itu akan dibuat pada sejumlah titik lampu pengatur lalu lintas yang dinilai rawan anak jalanan, antara lain di Karang Jangkong, Tanah Haji, depan BI, Jalan Bung Karno dan Sweta.
"Setiap posko akan akan dijaga oleh tiga hingga empat anggota satgas, namun ada juga satgas yang nantinya ditugaskan khusus untuk berkeliling pada tempat-tempat strategis," katanya.
Di samping mengaktifkan satgas, Pemerintah Kota Mataram juga telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat melalui camat, lurah dan pihak-pihak terkait agar tidak memberi sesuatu di jalan kepada anak jalanan.
"Memberikan sesuatu di jalan kepada anak jalanan sangat tidak mendidik. Sebaiknya sumbangan yang hendak diberikan masyarakat disalurkan melalui lembaga amal yang resmi," ujarnya.
Meiry optimistis dengan upaya itu anak jalanan selama puasa bahkan sepanjang tahun ini bisa dipastikan tidak akan ada. Akan tetapi, tambahnya, untuk menyukseskan hal itu dibutuhkan dukungan dan peran masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika