REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar, Hajriyanto Tohari mengatakan dalam kelaziman sebuah organisasi atau partai politik (Parpol), pasti hanya memiliki satu ketua umum. Pernyataannya ini terkait dengan dualisme kepengurusan Partai Golkar, antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dengan kubu Agung Laksono.

Ia mengaku tidak memihak salah satu kubu yang sedang bersengketa. Namun dirinya menilai, untuk medapatkan legitimasi politik yang bersifat legal formal, Golkar perlu mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

"Karena yang otentik menurut kelaziman politik, Parpol hanya punya satu ketua umum (Ketum). Munaslub nantinya akan menentukan, misalnya, Ical menjadi Ketum dan Agung wakilnya. Atau sebaliknya," ujar mantan Ketua DPP Golkar pada Republika, Selasa (26/5).

Sementara terkait kesepakatan yang akan dijalin antara Agung dan Ical jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kata Hajriyanto, itu bukanlah islah sejati.

"Kalau benar islah, pasti diumukan pada warga Golkar. Dan kesepakatan yang disampaikan kepada publik itu juga belum ada yang mengarah pada islah sejati melalui Munaslub," katanya.

Dan jika tidak ada pengumuman islah secara terbuka pada anggota Partai Golkar, lanjut Hajriyanto, maka islahnya bersifat rahasia. Saat islahnya rahasia, tambahnya, partainya juga bersifat rahasia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika