REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammdiyah menyatakan sikap institusi TNI meralat pernyataan Panglima TNI terkait jilbab bertentangan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Sejatinya, dalam mengemban segala tugasnya TNI harus bersikap mendukung dalam menegakkan NKRI yang berasaskan Pancasila dan UUD 45.

"Negara sekuler seperti Amerika dan Inggris itu tentara wanitanya diperbolehkan memakai jlbab. Padahal filosofis kenegaraannya bukan pancasila,"kata Bendahara PP Muhamadiyah Anwar Abbas kepada ROL, Rabu (27/5).

Dia menjelaskan, negara Indonesia berfilosofi asas Pancasila dimana Ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama. Selain itu, sebagaimana ketentuan dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 disebutkan negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa serta negara menjamin  kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

"Itu kan artinya menjamin warga negara menjalankan ketentuan ibadahnya,"ujarnya.

Seharusnya, Anwar melanjutkan, TNI sebagai pembela negara mendukung dan melaksanakan amanat Pancasila dan UUD 1945, Jadi suatu keanehan pada institusi TNI tidak melaksanakan amanat tersebut. "Tanya saja TNI itu bertugasnya apa? Membela negara kan. Negara mana yang dipertahankan dan dibelanya. Pastinya, negara yang berfalsafahkan dan berasas Pancasila dan UUD yaitu, Indonesia," kata Anwar menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika