REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat fokus dalam membangun infrastruktur fisik di kawasan perbatasan untuk memberdayakan dan meningkatkan tingkat perekononian dan taraf kesejahteraan masyarakat perbatasan.
"Usaha untuk membangun infrastruktur fisik yang dilakukan Kementrian PUPR di wilayah perbatasan ada tiga," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kemenpupera Hermanto Dardak dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (30/5).
Dia memaparkan, ketiga hal tersebut adalah membangun pusat-pusat pertumbuhan di perbatasan, membangun jalan di perbatasannya dan membangun kota lintas batas yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.
Menurut dia, tantangan pengembangan infrastruktur adalah disparitas atau kesenjangan antarwilayah relatif masih tinggi terutama antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno menyambut baik upaya Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) untuk membangun perbatasan karena hal itu sejalan dengan program-program Kemenko Polhukam dan lintas kementerian terkait.
"Anggaran untuk pembangunan wilayah perbatasan dikelola 27 kementerian dan lembaga tapi tidak efektif sampai saat ini, meski sudah terbentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di bawah langsung Kemenko Polhukam," kata Menko Polhukam usai menerima Ketua Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) Kris Budhihardjo, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (7/5).
Presiden Joko Widodo menyatakan anggaran perbatasan dibebankan kepada kementerian/lembaga yang langsung menangani masalah perbatasan sehingga hasilnya bisa terlihat.
Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan fokus penempatan transmigrasi pada tahun ini di wilayah perbatasan. "Kami punya target empat juta orang transmigran pada tahun ini," ujar Marwan di Jakarta, Jumat (8/5).
Para transmigran tersebut akan ditempatkan pada 144 kawasan transmigrasi dan difokuskan pada wilayah perbatasan. Sedangkan terkait pengawasan perdagangan khususnya di wilayah perbatasan diakui masih terkendala sejumlah anggaran seperti minimnya anggaran dan SDM.
"Yang menjadi masalah selain sumber daya manusia di provinsi, juga anggaran," kata Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo, saat ditemui di Jakarta, Selasa (5/5).
Widodo mengatakan, anggaran operasional pengawasan barang beredar di perbatasan di tiap provinsi hanya berkisar Rp 75-Rp 100 juta per tahun, yang dinilai adalah jumlah yang masih sangat minim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika