REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol, Leo Nababan mengatakan, hingga saat ini belum ada tim penjaringan yang dibentuk untuk menjaring bakal calon kepala daerah yang akan diusung Partai Golkar pada Pilkada Serentak 2015.

Menurutnya, lima orang dari kubu Agung yang dipimpin Yoris Raweyay merupakan tim yang menentukan apakah kedua kubu masih bisa islah atau tidak.

"Jadi yang lima orang dipimpin Pak Yoris itu tugasnya hanya menentukan masih bisa gak kita (kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono) ini bersama. Jadi pers juga salah paham dalam hal ini," katanya kepada Republika, Senin (8/6).

Ia mengatakan, tim penjaringan itu harus dibentuk melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Sehingga, nantinya akan terbentuk ketua umum, wakil ketua umum, sekjen, ketua pemenangan Pemilu, ketua OKK, ketua hukum dan Korwil.

"Kalau tim penjaringan itu dibentuk melalui Rapimnas dan sudah terbentuk ketua umum dan wakil ketua umum, Sekjen, ketua pemenangan Pemilu, ketua OKK, ketua hukum dan Korwil masing-masing," jelasnya.

Sementara itu, sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono menetapkan tim penjaringan pilkada pada rapat pengurus harian pusat di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta, Jumat (5/6). Tim Penjaringan Pilkada tersebut, terdiri atas Yorris Raweyai, Ibnu Munzir, Lawrence Siburian, Gusti Iskandar, dan Lamhot Sinaga.

Pada rapat pengurus harian pusat DPP Partai Golkar tersebut, Agung Laksono juga menegaskan agar dalam proses penjaringan tidak boleh ada uang mahar yang dibebankan kepada bakal calon kepala daerah.

Agung menambahkan, anggota tim penjaringan pilkada seluruhnya adalah figur baru yang independen dan tidak pernah terjerat masalah hukum.

"Mereka adalah wajah baru yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi terhadap partai," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika