REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membentuk badan pengawasan baru untuk kinerja Badan Intelijen Negara. Komisi I DPR sebagai inisiator pembentukan badan pengawasan tersebut.

Ketua Komisi bidang Pertahanan dan Luar Negeri tersebut, Mahfuz Sidik menerangkan, badan baru itu sudah disetujui mayoritas fraksi. "Nanti disahkan saat paripurna," kata dia, saat ditemui di ruang Komisi I DPR, Jakarta, Senin (15/6).

Politikus dari fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, belum ada nama pasti soal tim tersebut. Namun, kata dia, sudah tersedia sekitar 14 anggota DPR, yaitu 10 di antaranya ialah anggota Komisi I, yang diwakili masing-masing fraksi. Selebihnya, kata dia, diambil dari pemimpin DPR. Anggota badan pengawas ini, kata dia nantinya bersifat tetap, meskipun fraksi melakukan rotasi anggota dewan tersebut ke komisi lain.

Ditanya soal kebutuhan adanya badan pengawas tersebut, kata dia, sebagai pengawasan publik. Undang-undang 17/2011 tentang BIN menghendaki adanya badan pengawasan intelijen. Selain itu, Peraturan DPR juga mengatur tentang perlunya p-engawasan oleh legislator untuk badan setingkat kementerian.

"UU BIN itu jadi payung hukum pembentukan (badan pengawasan). Kalau Peraturan DPR itu lebih kepada teknisnya," ujar Mahfuz. Nantinya badan pengawasan BIN tersebut memberi kewenangan bagi DPR untuk melakukan penyelidikan terkait kegiatan khusus intelijen. Yaitu, suatu kasus yang diistilahkan Mahfuz sebagai tindakan intelijen.

Masih terkait badan pengawasan BIN tersebut, Komisi I meminta agar persetujuan dari paripurna, berbarengan dengan disetujuinya calon Kepala BIN Sutiyoso ajuan Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengajukan nama mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut untuk menggantikan Kepala BIN Letnan Jenderal (Letjend) Purn. Marciano Norman yang akan purnatugas.   

Ikuti Whatsapp Channel Republika