REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Ratusan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, ditengarai tidak taat menunaikan kewajibanya membayar pajak.

"Saya telah mendapatkan kabar adanya ratusan kendaraan dinas di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang masih tersangkut tunggakan pajak. Maka dari itu, kami telah perintahkan Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Barat untuk melakukan pendataan terhadap kendaraan dinas yang belum patuh terhadap pembayaran pajak," kata Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Kamis (18/6).

Gubernur dua periode ini menyampaikan ingin mengetahui siapa pengguna kendaraan dinas tidak taat bayar pajak itu sehingga ia meminta agar Dispenda memberikan data yang akurat terkait kendaraan dinas yang tidak membayar pajak.

"Saya minta Dispenda mendata siapa pengguna kendaraan dinas yang tidak bayar pajak dan segera bayarkan pajak tersebut," sebut Anwar Adnan Saleh.

Ia mengingatkan, pengguna kendaraan dinas untuk setia membayar pajak. Apalagi, hasil pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk pembangunan, termasuk yang sedang dilakukan di Sulawesi Barat.

"Jangan hanya menggunakan tapi perhatikan juga kewajiban untuk bayar pajak karena pajak juga untuk pembangunan Sulbar," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi II DPRD Sulawesi Barat menemukan fakta banyaknya kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang masih bermasalah dengan tunggakan pajak.

Dalam laporan Komisi II DPRD Sulawesi Barat terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2014 beberapa waktu lalu, Komisi II mendapati rincian masing-masing 481 kendaraan dinas roda dua serta 99 kendaraan dinas roda empat yang sampai saat ini masih terikat tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Ikuti Whatsapp Channel Republika