REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika mendukung wacana untuk membentuk holding BUMN energi. Kardaya menyebut, dalam holding ini Pertamina bisa memimpin di antara BUMN energi lainnya.
Wacana untuk menyatukan PT Pertamina (persero), PT PGN (persero), dan PT Rekayasa Industri, menurut Kardaya, diperlukan untuk memperkuat fungsi dan ekspansi dari BUMN energi yang ada di Indonesia agar bisa bersaing.
"Kita kan pernah adakan rapat dengar ke dapat dengan Dirut Pertamina. Saat itu Dirut Pertamina sampaikan bahwa pemerintah itu memiliki suatu kebijakan untuk membuat holding holding. Dan nanti yang namanya perusahaan energi akan ada dalam satu holding. Nanti holding ini akan dipegang pemerintah dan jangan sampai dipegang oleh swasta. Nanti 100 persen BUMN pemerintah," katanya, Kamis (18/6).
Mengenai kepemilikan saham PGN yang lebih dari 40 persen dimiliki oleh publik, Kardaya menilai hal tersebut bukan masalah besar. Bahkan, katanya, Pertamina sudah siap untuk mengambil alih kepemilikan saham tersebut agar seluruhnya kembali ke negara.
"Nanti soal saham itu ada mekanismenya lah. Dilakukan dengan suatu pengkajian. Pertamina sudah siap untuk itu," katanya.
Begitu pula dengan potensi rugi atau utang yang dimiliki satu BUMN. Kardaya menyebut bahwa hal itu bisa diatasi dengan koordinasi yang baik antara BUMN yang nantinya diholdingkan. Yang terpenting, katanya, kepemilikan saham ada pada pemerintah. Sebab, apabila ada satu BUMN yang merugi, maka BUMN lain akan menanggung kinerja BUMN tesebut.
"Toh PGN saat ini bukan hanya fokus gas downstream. Tapi sudah masuk ke hulu. Jadi PGN ruang lingkup sudah hampir sama dengan Pertamina. Jadi tidak masalah holding dengan Pertamina, tidak hanya Pertagas," ujarnya lagi.
Selain itu, Kardaya juga memastikan kesiapan Pertamina untuk merealisasikan holding BUMN ini. "Pertamina sedang menyiapkan langkah ke depan untuk holding," katanya.
Sebelumya, mantan Pelaksana Sekjen OPEC Maizar Rahman, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (10/6), menyebut bahwa pemerintah lebih baik membentuk holding BUMN sektor energi.
Menurut Maizar, dalam peta jalannya, Pertamina memang direncanakan sebagai holding di dalam sektor migas. Namun, sampai saat ini hal itu belum terwujud, karena yang terjadi baru ada anak-anak perusahaan di sektor hulu Pertamina saja (internal), sementara di bagian hilir belum dilakukan.
Sementara, untuk memasukkan perusahaan-perusahaan energi lain seperti PGN, Rekind, itu belum dilakukan karena memang belum ada gerakan ke arah tersebut.
Meskipun demikian Maizar tidak menampik bila Pertamina dapat menjadi holding di perusahaan migas, karena di antara semua perusahaan migas, asetnya saat ini paling besar. "Sekarang tergantung pemerintah, maunya seperti apa," paparnya.
Sekadar informasi, Pertamina tercatat memiliki aset paling besar di antara empat perusahaan energi yakni Pertamina (Rp704 triliun), PGN (Rp77,32 triliun), serta Rekind (Rp1,933 triliun). Dengan kondisi aset yang paling besar, untuk mengejar ketertinggalannya dari Petronas, maka Pemerintah harus mempertimbangkan agar ada satu BUMN holding migas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika