REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman menegaskan agar penyelenggaraan Pilkada serentak tetap berlangsung dan berjalan seperti harapan semua pihak. Pernyataan Irman ini sekaligus menegaskan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang berupaya menghambat Pilkada serentak seperti adanya wacana penundaan Pilkada.
"Untuk itu, tidak boleh, siapapun dia, lembaga apapun yang ingin mencederai Pilkada sebagai agenda nasional. Jadi itu harus tetap dilaksanakan," kata Irman kepada wartawan di Cikini, Menteng, Ahad (21/6).
Menurut Irman, pelaksanaan Pilkada serentak merupakan agenda nasional yang perlu menjadi prioritas nasional. Sehingga, kata dia, tidak boleh dikalahkan dengan adanya kepentingan segelintir pihak.
Ia mencontohkan adanya permasalahan internal dua partai politik yakni partai Golkar dan juga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga tidak boleh membuat pelaksanaan Pilkada menjadi terhambat.
"Kalaupun ada prolem internal, kita selesaikan, apalagi dua parpol tersebut telah berpengalaman dan parpol tua di Indonesia," katanya.
Pun halnya dengan adanya desakan penundaan Pilkada pasca dikeluarkannya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Irman menilai hal tersebut tidak relevan jika dikaitkan dengan penundaan Pilkada.
Menurutnya, tanpa mengabaikan tindak lanjut dari hasil BPK tersebut, KPU tetap harus fokus memastikan penyelenggaraan Pilkada tidak boleg terganggu.
"Temuan BPK itu mari kita proses, masalah itu. Tapi agenda ini jangan terganggu, ini tidak relevan (mengkaitkan Pilkada dengan audit BPK). Itu mengada-ada, tidak boleh. Kenapa itu sekarang" ujarnya.
Sebelumnya, KPU kembali disorot oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setelah ditemukan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp 334 miliar dalam hasil pemeriksaaan tujuan tertentu BPK RI. Sebagai tindak lanjut temuan, bahkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut hanya ada opsi antara KPU diganti atau Pilkada ditunda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika