REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu reshuffle Kabinet Kerja kian menguat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan ihwal evaluasi kinerja tiap menterinya. Partai-partai pun ikut menanggapi, baik dari kubu koalisi pendukung maupun oposisi pemerintah.

Demikian halnya dengan Partai Demokrat, yang memosisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang terhadap dua koalisi tersebut. Politisi Partai Demokrat Ramadhan Pohan menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden sepenuhnya. Lantaran itu, kata dia, Partai Demokrat tidak ingin ikut campur.

"Partai Demokrat tidak cawe-cawe soal dinamika internal Kabinet ini," kata Ramadhan Pohan dalam pesan singkat yang diterima Republika, Selasa (23/6).

Dia melanjutkan, isu reshuffle belum sampai menjadi pembahasan internal di jajaran petinggi partai berlambang bintang mercy ini. Alih-alih begitu, konsentrasi lebih terarah pada menjaga posisi politik Partai Demokrat sebagai kekuatan penyeimbang antara KMP dan KIH.

Secara etika politik pun, jelas Ramadhan, Partai Demokrat tidak turut serta dalam menentukan komposisi Kabinet sejak mula. Karenanya, di tengah hiruk pikuk isu reshuffle, Partai Demokrat lebih konsen pada pembenahan internal.

Namun, Ramadhan memberi sinyal kemungkinan bagi politisi Partai Demokrat untuk bergabung di pemerintahan. "Tapi jika ada ketertarikan pak Jokowi terhadap pribadi-pribadi kader Partai Demokrat, itu bisa saja. Saya pribadi senang bila ada teman saya dapat panggilan tugas negara," ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika