REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama delegasi Bank Pembangunan Islam (IDB) menyelenggarakan pertemuan penyusunan akhir Strategi Kemitraan Negara Anggota (MCPS) IDB 2015-2019 di Kantor Bappenas, Jumat (26/6).
MCPS yang bertema 'Mendukung Pertumbuhan yang Cerdas, Tinggi dan Iklusif di Indonesia' ini akan menyelaraskan program IDB Group di Indonesia dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Dalam MCPS kedua ini, beberapa sektor prioritas Indonesia-IDB antara lain keuangan Islam, zakat dan wakaf, kerja sama Selatan-Selatan dan triangular, kerja sama publik dan swasta, serta infrastruktur dan pendidikan.
IDB akan memberi dukungan pengembangan keuangan syariah di Indonesia baik dari sisi kapasitas, regulasi maupun pelibatan sektor swasta.
Guna meningkatkan mobilisasi dan penyaluran dana zakat dan wakaf, IDB akan mendukung peningkatan sistem pengelolaan dan pengumpulan zakat dan wakaf nasional. Termasuk di dalamnya penguatan program-program pengentasan kemiskinan yang menggunakan dana zakat dan wakaf.
Dengan meningkatnya status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah (middle income country), IDB Group akan meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular untuk membantu pembangunan ekonomi negara anggota IDB lainnya.
Di sektor swasta, IDB Group akan membantu pengembangan ekspor dan investasi langsung asing (FDI) dari Indonesia ke 55 negara anggota IDB dan membantu negara-negara anggota IDB berinvestasi ke Indonesia. Begitu pula pengembangan kerja sama publik dan swasta.
IDB juga akan turut serta dalam pembangunan infrastruktur dan pendidikan tinggi. Untuk itu, IDB Group menawarkan dukungan dana lima miliar dolar AS dalam MCPS 2015-2019 ini yang dapat dimanfaatkan Pemerintah Indonesia maupun sektor swasta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika