REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — DPR RI menilai pemerintah tidak menghargai tugas DPR soal Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menuduh, pemerintah tidak ingin anggota DPR mendengar keluhan masyarakat, terutama soal pembangunan di daerah.

Fahri mengaku sudah menegur Kepala Bapennas soal penolakan pemerintah terhadap UP2DP ini. Menurutnya, mendengar aspirasi masyarakat adalah tugas dari DPR. Sedangkan UP2DP ini menjadi mekanisme untuk anggota DPR menyalurkan aspirasi masyarakat langsung ke pemerintah.

“Jangan kita disalahkan karena mendengar rakyat, saya tidak mengerti apa sih yang ditakuti pemerintah,” tegas Fahri di kompleks parlemen senayan, Jumat (26/6).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan UP2DP bukanlah dana aspirasi. Sebab, DPR tidak memegang anggaran maupun sebagai kuasa anggaran. DPR hanya berhak untuk mengusulkan program pembangunan.