REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad menyatakan pentingnya pola pengawasan terintegrasi terhadap industri jasa keuangan. Menurutnya, perkembangan globalisasi ekonomi, teknologi informasi, dan inovasi produk serta aktivitas lembaga jasa keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, serta saling terkait antar setiap sektor jasa keuangan.

"Sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar masing-masing sektor jasa keuangan baik, dalam produk dan kelembagaan maupun kepemilikan yang menyebabkan meningkatnya eksposur risiko industri jasa keuangan," jelas Muliaman di Jakarta, Jumat, (26/6). Ia berharap dengan pelaksanaan pengawasan terintegrasi ini, seluruh konglomerasi keuangan dapat bersinergi.

Ia juga berharap pengawasan terintegrasi bisa tumbuh berkembang dengan tetap mempertahankan asas-asas prudential, sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan secara nasional secara khusus. "Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara umum pula," tambahnya.

Penerapan pengawasan terintegrasi pun bertujuan menutup jarak peraturan serta menghilangkan supervisory blind spot. Kemudian memastikan pengawasan efektif yang timbul dari risiko aktivitas keuangan dari entitas yang tak diregulasi dan masuk dalam konglomerasi secara keseluruhan.

Pengembangan pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko. Dalam prosesnya pengembangan tersebut tak saja menuntut komitmen dari otoritas tapi juga pemangku kepentingan, untuk terlibat, terutama pelaku usaha atau lembaga jasa keuangan.

Meliputi pemegang saham, direksi, komisaris, pejabat eksekutif maupun karyawan. OJK menyatakan komitmennya untuk mengembangkan pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan sesuai roadmap yang sudah disusun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika