REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernades menilai langkah pemerintah untuk memberi tambahan dana bantuan ke partai politik (Parpol), mampu meminimalkan perilaku korupsi bagi kader Parpol.

Menurutnya, selama ini pendanaan Parpol belumlah jelas. Jadi, pemerintah harus membuat standar ukur yang jelas sebelum menambah dana bantuan untuk Parpol ini.

"Kalau pemerintah berencana memberi yang pertama kali harus diajukan alat ukur yang jelas," katanya pada Republika, Jumat (26/6).

Arya melanjutkan, selama ini alat ukur yang digunakan untuk memberi dana aspirasi ini adalah jumlah perolehan suara masing-masing Parpol.

Alat ukur itu, harus dibarengi dengan pemberian standar program dari Kemendagri. Artinya, pemberian bantuan dana parpol ini harus disertai dengan pemberian standar program yang jelas.

"Kemendagri harus buat standar program untuk Parpol," ucapnya.

Ia menambahkan, Parpol memang membutuhkan dana yang besar untuk operasional organisasinya. Dari sensus yang dilakukan CSIS, satu parpol setidaknya butuh Rp 30 miliar untuk menjalankan roda organisasinya di tingkat DPD.

Namun, pemberian dana parpol ini tidak boleh tanpa dasar ukur yang jelas. Sebab, kalau tiba-tiba pemerintah memberi dana aspirasi dipastikan publik pasti menolak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika