REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Koalisi besar yang diikuti enam parpol sempat memunculkan wacana tidak ikut berpartisipasi atau boikot dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2015.

Sekretaris Panitia Deklarasi Koalisi Besar Satuham mengakui jika sempat ada pembahasan mengenai hal itu saat pertemuan enam parpol yakni Gerindra, PKS, PKB, PAN dan Golkar di hotel Garden Palace beberapa hari lalu.

"Memang itu sempat dibicarakan. Hampir semua partai membahas itu," katanya, Sabtu (27/6).

Menurut dia, pertemuan enam pimpinan parpol itu sebenarnya hanya membahas rencana membentuk koalisi besar yang akan dideklarasikan di hotel Majapahit pada Senin (29/6) mendatang. Namun sebelum pembahasan koalisi besar, sempat ada pembicaraan untuk boikot.

"Kalau tidak memunculkan calon kan berarti kan tidak bisa melaksanakan pilkada. Bahasa lain mengunci. Apalagi sisa tiga partai yang tidak bergabung koalisi (Hanura, Nasdem dan PPP) tidak bisa memunculkan calon sendiri. Jadi kalau tiga partai itu ikut dan tidak, tidak jadi masalah," ujarnya.

Saat ditanya alasan kenapa harus bentuk koalisi besar, Satuham mengatakan semua partai membaca PDIP dalam setiap menentukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya selalu berdekatan waktunya dengan jadwal pendaftaran di KPU Surabaya.

"Makanya kita berkoalisi. Soal nantinya mencalonkan diri atau tidak itu terserah nanti. Kalau cuma satu calon ya gak bisa jalan," kata Wakil Ketua DPC PKB Surabaya ini.

Selain itu, lanjut dia, setiap Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana ditanya soal dukung-mendukung selalu bilang, apa kata DPP PDIP di Jakarta.

"Semua partai dibilangin seperti itu sehingga akhirnya menjadi kekuatan. Seharusnya ada pembicaraan konkrit karena ini soal kepentingan partai juga," katanya.

Ia mengatakan komunikasi parpol parpol dengan PDIP buntuh.

"Kalau saya melihat PDIP terkesan membiarkan partai lain," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika