REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI, Lucky Hakim, menyayangkan penolakan Presiden Joko Widodo terhadap Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Usulan ini dinilainya sebagai salah satu bentuk realisasi dari visi misi pemerintah dan para legislator terpilih pada Pilpres dan Pileg 2014 lalu.

Lucky Hakim menilai UP2DP sudah sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3. Dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 dijelaskan, setiap anggota DPR RI telah diambil sumpahnya untuk menjalankan aspirasi rakyat sesuai dapilnya guna menjalankan kepentingan pembangunan bangsa dan negara. "Artinya, UP2DP ini sudah sesuai dengan amanah Undang-undang dan jelas pro rakyat”, jelas Lucky, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6).

Mekanisme UP2DP adalah setiap dewan mengusulkan program pembangunan daerah pemilihan yang diserap dari aspirasi masyarakat saat reses. Kemudian dipaparkan pada sidang paripurna DPR RI.

Sedangkan pelaksananya adalah tetap pada eksekutif sebagai eksekutor, atau dengan kata lain yakni adalah Pemerintah. "Kami sebagai dewan hanya mengusulkan dan memaparkan aspirasi masyarakat yang sudah barang tentu dengan harapan besar akan direalisasikan oleh Pemerintah," imbuh Lucky.