REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) siap menempuh langkah hukum jika turnamen Piala Kemerdekaan yang diprakarsai oleh Tim Transisi bentukan Kemenpora benar-benar digelar pada 1 Agustus 2015.
"Saya akan tempuh jalur hukum kalau turnamen Piala Kemerdekaan benar berjalan. Klub-klub yang ikut pun 'abal-abal'. Hanya beberapa saja yang asli seperti Martapura FC dan Persatu Tuban. Kami ingin melindungi anggota kami," kata Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti dalam diskusi bertajuk "Suporter Bertanya? PSSI Menjawab" di kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad (5/7).
Sesuai statuta PSSI, turnamen Piala Kemerdekaan merupakan kompetisi yang tidak dikenal dan sudah pasti tidak mendapat otorisasi dari PSSI karena dilakukan oleh pihak yang tidak dikenal dan tidak berafiliasi dengan organisasi sepak bola yang dibekukan Menpora pada 17 April 2015 itu.
La Nyalla dalam diskusi tersebut, meminta seluruh klub anggota PSSI untuk bersabar di tengah kondisi sepak bola Indonesia yang belum jelas.
"Saya imbau semua anggota untuk solid dan kembali berada di bawah naungan PSSI. Bersama-sama pasti kita bisa keluar dari masalah yang sedang kita alami ini," ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Djamal Aziz mengatakan jika diteliti lebih jauh, tim-tim yang dipastikan turun dalam turnamen Piala Kemerdekaan merupakan tim yang pernah mati suri kemudian dihidupkan lagi hanya karena iming-iming uang.
"Kalau diperhatikan, klub-klub asli yang ikut itu karena bupatinya satu partai dengan Menpora," tutur Djamal.
Direktur Hukum PSSI Aristo Pangaribuan mengatakan dana yang akan digunakan untuk turnamen tersebut juga harus dipertanyakan.
"Kalaupun dananya dari pihak swasta, pemerintah tidak bisa begitu saja untuk menerima dana dari swasta karena ada aturannya," kata Aristo. Sebelumnya, PSSI menyatakan larangan bagi para klub anggotanya untuk mengikuti Piala Kemerdekaan 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika