REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Ketua Komisi Yudisial (KY), Suparman Marzuki, Senin (6/7), bertemu Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin di kantor Gubernur Sumsel, jalan Kapten A Rivai, Palembang.

Kepada wartawan usai bertemu Gubernur Alex Noerdin, Ketua KY Suparman Marzuki mengatakan, “Sumatera Selatan menjadi prioritas pendirian kantor penghubung karena laporan ke KY dari Sumsel cukup banyak. Sumsel masuk 10 besar, sebagian besar yang dilaporkan masalah putusan hakim.”

Banyaknya laporan yang masuk ke KY menurut Suparman, karena ada pihak yang tidak puas dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim. “Atau ada pihak yang mempertanyakan proses pengambilan putusan hakim. Tentu saja ada yang tidak puas, ada yang mempertanyakan proses tersebut,” katanya.

Laporan masyarakat ke KY dari Sumatera Selatan diterima melalui  penghubung KY yang telah dibentuk di Palembang sejak 2014. Laporan yang masuk dari Sumsel seperti perkara illegal logging, perkara perdata dan pidana.

Laporan dari Sumsel yang masuk ke KY satu tahun mencapai 250 kasus. Jumlah tersebut berada pada peringkat kedua setelah Sumatera Utara. “Laporan yang masuk tidak semuanya merupakan pelanggaran yang dilakukan hakim dalam memutus perkara,” ujar Suparman.

Menurut Ketua KY, saat laporan tersebut ditindaklanjuti, sebagian besar memang tidak ada temuan. Tapi sebagian ada temuan, seperti pelanggaran etika hakim, jumlahnya tidak banyak. “Sampai saat ini belum ada hakim di Sumsel yang mendapat sanksi dari KY,” katanya.

Terhadap rencana KY membangun kantor di Sumsel, Gubernur Alex Noerdin menyambut baik dan mendukung rencana tersebut dan “Dengan adanya kantor penghubung di Palembang dapat mempermudah, sehingga masyarakat tidak harus ke Jakarta lagi cukup ke kantor penghubung saja,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika