REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menegaskan Mahaka Sports sebagai promotor dan klub peserta turnamen sepak bola Piala Indonesia Satu harus tetap diverifikasi sebelum turnamen digulirkan 15 Agustus 2015.
Ketua BOPI Noor Aman mengatakan ada beberapa hal yang harus diverifikasi meski klub yang akan turun pada turnamen ini sudah pernah diverifikasi. Hanya saja, kondisi saat ini berbeda.
"Proses verifikasi tetap sama. Masalah administrasi maupun keuangan. Jika sudah mengajukan diri maka kami akan melihat perkembangan setelah verifikasi sebelumnya," katanya di Jakarta, Selasa (7/7).
Noor Aman mencontohkan klub yang pernah menunggak gaji pemain. Jika akan turun pada Piala Indonesia Satu, mereka harus sudah menyelesaikan kewajibannya. Hal ini dilakukan karena pihaknya tidak ingin ada masalah di kemudian hari.
Jika hal tersebut masih terjadi, maka pihak pemain yang paling dirugikan. Begitu juga dengan legalitas. Klub yang turun juga harus telah siap. Apalagi ada dua klub yang sebelumnya telah terganjal yaitu Persebaya dan Arema.
"Katanya mereka mau damai. Jika sudah oke ya tidak masalah. Minimal ada langkah konkret untuk melakukan penyelesaian," katanya menambahkan.
Selain klub, BOPI juga akan memverifikasi Mahaka Sports selaku promotor. Beberapa aspek yang harus dipenuhi adalah keuangan hingga bukti perusahaan (legalitas). Hanya saja, pihaknya belum bisa bicara banyak karena belum mengetahui kontrak antara Mahaka dengan klub.
"Semuanya agar hak-hak terpenuhi. Yang jelas semuanya tergantung data. Semakin lengkap maka proses pemberian izin juga akan cepat," katanya.
Mahaka Sports menegaskan ada 12 klub ISL yang akan berpartisipasi pada turnamen yang akan digelar di empat kota itu. Pihaknya menargetkan ada 16 klub yang berpartisipasi pada turnamen yang cukup bergengsi ini.
Tidak hanya Piala Indonesia Satu, klub peserta Piala Kemerdekaan yang digagas oleh Tim Transisi bentukan Kemenpora juga akan diverifikasi. Hanya saja pihak BOPI belum menjelaskan detail mekanismenya karena badan bentukan pemerintah itu belum pernah melakukan verifikasi.
"Tetap akan diverifikasi. Tapi hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke kami," kata Noor Aman menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika