REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengungkapkan 379 desa dari 76 kecamatan berpotensi mengalami ancaman kekeringan dan kekurangan air bersih. Termasuk diantaranya kekeringan di lahan persawahan.
“Dari semua Kabupaten/Kota terdapat 76 Kecamatan dan 378 Desa yang berpotensi mengalami ancaman kekeringan dan kekurangan air bersih termasuk kekeringan di lahan persawahan,” ujar Kepala BPBD NTB, Wedha Magma Ardhi kepada wartawan di Kota Mataram, Rabu (8/7).
Ia menuturkan, oleh karena itu pihaknya fokus menyiapkan pendukung air bersih yang akan didistribusikan ke masyarakat. Termasuk mendeteksi dini ancaman kekeringan di lahan persawahan dengan melibatkan Babinsa dan Kamtibmas.
Dimana, salah satunya terus memperbaharui data selama satu bulan ke depan. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum melakukan pendistribusian air bersih sebab belum tanggap darurat. Dimana, meskipun di lapangan air mulai berkurang namun masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Setiap tanki berisi lima ribu liter. Dimana akan didistribusikan selama tiga bulan ke depan. Saat ini belum disalurkan sebab belum kategori tanggap darurat,” ungkapnya.
Ardhi mengatakan pihaknya pun tengah menyusun proposal dana On Call kepada pemerintah pusat yang disiapkan kurang lebih sebanyak Rp 7 Miliar. Saat ini, BPBD tengah menyusun perhitungan dan kebutuhan operasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika