REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA -- Para menteri zona euro dikabarkan telah membahas secara rinci pilihan untuk mengurangi beban utang Yunani. Namun itu semua dilakukan dengan syarat Athena segera memberlakukan undang-undang yang mereformasi perpajakan, pensiun dan administrasi.

BBC News melaporkan, pembicaraan antar menteri-menteri zona euro tetap kompleks. Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis mengatakan tak mungkin mandat akan dicapai dalam pertemuan Ahad (12/7), untuk memulai negosiasi resmi tentang bailout ketiga.

Menteri Keuangan Slovakia Peter Kazimir berpendapat serupa. Ia mengatakan pembicaraan masih suram.

"Tidak mungkin untuk mencapai kesepakatan hari ini, " katanya.

Laporan pada hari Sabtu (11/7) menyatakan bahwa menteri Jerman yang menyusun rencana yang akan memungkinkan Yunani untuk keluar dari zona euro jika pembicaraan akhir pekan ini gagal. Wakil presiden Parlemen Eropa dan anggota dari partai berkuasa Syriza Yunani Dimitrios Papadimoulis , bereaksi marah dengan pendekatan zona euro dalam pembicaraan sejauh ini.

"Apa yang berperan di sini adalah upaya untuk mempermalukan Yunani dan orang Yunani, atau untuk menggulingkan pemerintah (Alexis) Tsipras," katanya.

Langkah-langkah yang diajukan dalam dokumen Yunani terbaru meliputi, kenaikan pajak pada perusahaan pengiriman, tarif PPN pemersatu dengan standar 23%, termasuk restoran dan katering, hibah untuk pensiunan pada 2019, pemotongan belanja pertahanan tahun 2016 sebesar 332 juta dolar, privatisasi pelabuhan dan menjual sisa saham di raksasa telekomunikasi OTE. Terakhir dokumen menyatakan scrapping keringanan pajak untuk pulau-pulau kaya sebesar 30 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika