REPUBLIKA.CO.ID, JAKART A— Pemerintah mulai merealisasikan percepatan pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mulai dari wilayah pinggiran atau perbatasan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbtasan (BNPP) mengatakan untuk tahun ini pemerintah menargetkan 50 dari 187 kecamatan di wilayah perbatasan bisa segera terwujud.
“Kita targetkan 50 selesai, ya puskesmasnya ada, pasarnya ada, sekolahnya baik, listriknya baik,” ujar Tjahjo usai Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) tingkat Menteri tentang Gerakan Pembangunan Terpadu Wilayah Perbatasan, di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (14/7).
Ia mengatakan dengan jumlah tersebut diharapkan dalam tiga tahun, 187 kecamatan di wilayah perbatasan seperti yang dicanangkan pemerintah dapat selesai seluruhnya. Hal tersebut juga diyakini Tjahjo dapat mengubah wajah perbatasan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
“Perintahnya presiden (perbatasan Indonesia) harus lebih baik dari Malaysia, PNG, Timor leste, dan Filipina,” ujar mantan anggota DPR tersebut.
Ia menambahkan percepatan pembangunan juga difokuskan untuk menyelesaikan batas wilayah perbatasan dengan 10 negara. Dalam wilayah batas ini juga, Mendagri berharap pos-pos perdagangan dapat diefektifkan dan direncanakan dengan baik.
“Entikong, Sebatik, Nunukan, Skouw, Sangir-Talaud, sampe Kepri (Kepulauan Riau), itu daerah masuknya barang-barang yang harus terpadu dengan baik,” ujarnya.
Tjahjo juga berharap keterlibatan Pemerintah Daerah besar dalam mengelola perbatasan tersebut. Terutama berkaitan dengan pembangunan dalam segi fisiknya.
"Secara fisik proyek perbatasan itu jangan dikerjakan orang Jakarta, tapi harus mengoptimalkan pemborong di daerah, tapi untuk jalan-jalan itu diserahkan kepada TNI Zeni, pangkalan angkatan laut itu kepada AL, pangkalan AU kepada AU, jadi terpadu," ujarnya.
Dalam rakorsus tingkat menteri tersebut juga turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara serta Menteri Perdagangan Rahmat Gobel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika