REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi meminta pemerintah agar penanganan masalah insiden Tolikara Papua harus tegas dan cermat. Menurutnya, yang bertanggungjawab, pertama kali kaum Nasrani di lingkungan kejadian dan organisasinya.
''Pemerintah harus bertindak tegas terhadap pelaku penyerangan,'' kata Hasyim saat acara open house Halal bi Halal di Pesantren Al Hikam, Depok, Jawa Barat (Jabar), Ahad (19/7).
Menurut Hasyim, orang-orang Muslim yang melakukan tindakan kekerasan terhadap agama lain telah menerima hukumannya. Baik yang teroris, pelaku kekacauan dan kasus peristiwa Ahmadiyah, bahkan Ketua FPI Habib Riziq juga mendapatkan hukuman.
''Saatnya sekarang negara bertindak adil, bukan karena agamanya namun karena pelanggaran hukum Indonesia,'' kata kyai Hasyim mengingatkan.
Lebih lanjut kyai Hasyim mengatakan ternyata agama masih terus digunakan untuk kepentingan lain dengan tujuan merusak indonesia secara luas melalui konflik agama.
Saatnya pula masyarakat Barat atau Eropa berkesempatan untuk menata kembali visi pandangannya terhadap agama-agama di Indonesia termasuk Islam. Pasalnya, selama ini mereka melihat sentral kekacauan hanya bersumber dari Islam.
''Kerukunan lintas umat agama harus digalakkan lagi dalam jalur moderasi bukan liberalisasi,'' terang Hasyim yang melihat masyarakat Barat sekarang dalam korelasi antara freedom of speech (kebebasan berbicara), freedom of religion (kebebasan beragama) dan fredom of expression dalam peristiwa Papua ini.
''Hari pertama bulan Ramadan 18 juni 2015, Greet Wilders (ketua partai kebebasan) mengumumkan kartun Nabi Muhammad SAW di Den Haag dan hari pertama Idul Fitri jamaah kaum Muslimin diserang di Papua. Apa ada korelasinya?'' ungkap Hasyim.
Meski demikian, umat Muslim Indonesia tidak boleh emosi. Emosi itulah yg ditunggu-tunggu pihak Islamo phobia agar langkah kaum Muslim tak terkendali. ''Umat muslim Indonesia harus menata kembali kualitas perjuangannya untuk agama, bangsa dan dunia,'' ujar kyai Hasyim menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika