REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PWNU Provinsi Papua Tony Wanggai menyerukan pemerintah pusat harus segera menuntaskan kasus Tolikara. Menurutnya, banyak faktor di Tolikara dan tanah Papua yang berpotensi menjadi gesekan sosial antarmasyarakat pascaaksi kekerasan yang ditujukan pada umat Muslim saat salat Idul Fitri beberapa waktu lalu.

Tony menilai seiring dengan dinamika pembangunan yang meningkat, Papua mengalami dinamika pergerakan penduduk keluar masuk di Tanah Papua. Tentunya ini diiringi dengan berbagai persoalan sosial ekonomi dan politik yang harus menjadi agenda penting untuk segera dikelola oleh Pemerintah dengan tepat. 

Jika tidak segera ditangani dengan tepat, kata dia, relasi sosial dapat terganggu karena kompetisi dalam ranah sosial ekonomi. Selain itu pilihan politik yang berbeda dan daya adaptasi antarbudaya yang kurang bisa memicu hal negatif bagi masyarakat Papua.

"Hal itu dapat menjadi potensi munculnya tensi sosial dan pergesekan antaridentitas sosial," ujar Tony lewat siaran pers yang diterima ROL, Selasa (21/7).

Menurutnya, PWNU Papua menyadari relasi sosial antar umat beragama di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Tolikara sedang mengalami ujian pasca insiden tersebut. Terlepas dari berbagai unsur penyebab, aksi yang dilakukan jemaat Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) sangat disesalkan oleh keluarga besar NU di Tanah Papua. Jika ada unsur kesengajaan yang bersifat kriminal, ia menyerahkan ke pihak berwajib untuk melakukan penegakan hukum agar ada efek jera.

Ikuti Whatsapp Channel Republika