REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR bidang politik dan keamanan, Fadli Zon meminta aparat keamanan segera melakukan penegakan hukum dalam insiden di Tolikara, Papua, saat hari pertama Idul Fitri, Jumat (17/7) pekan lalu.

Menurutnya aparat perlu menciptakan situasi dan kondisi yang tenang agar tidak menimbulkan perpecahan sebagai efek domino dari kericuhan tersebut. Ia pun meminta aparat untuk segera menyelesaikan dan mengungkap kasus tersebut agar api konflik tidak menjadi besar.

"Masalah Tolikara ini bukan hal yang baru. Ini terjadi dalam beberapa kasus di tahun sebelumnya. Saya kira harus ada penyelesaian yang singkat, cepat dan tepat, yang penting aparat melakukan langkah tegas," katanya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/7).

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, saat ini, DPR tengah mengumpulkan informasi dari berbagai pihak berkompeten. DPR, lanjutnya, akan mengawasi dan mendukung langkah penyelesaian peristiwa tersebut agar tidak meluas ke daerah lain.

Hal tersebut, kata Fadli, mengingat insiden Tolikara berkaitan dengan isu suku, agama, ras, antar golongan (SARA) yang sangat mudah memprovokasi massa. Ia pun meminta aparat keamanan untuk berhati-hati dalam melakukan upaya penyelesaian.

"Kita belum tahu motif sesungguhnya apa. Ada yang mengatakan motif luar, karena minyak. Tapi kalau menyangkut SARA, kita harus meredakan dulu. Motif itu yang harus jelas. Apakah karena pribadi atau mengail di air keruh, provokasi dengan ada tujuan tertentu," jelasnya.

Untuk mengantisipasi hal serupa kembali terjadi, Fadli mengatakan kinerja intelijen, baik dari kepolisian maupun BIN harus lebih dioptimalkan. Ia pun meminta BIN untuk juga memberikan informasi jika mendeteksi adanya ancaman agar masyarakat menjadi lebih antisipatif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika