REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menyebut masih ada 22 daerah yang belum menyelesaikan permasalahan anggaran untuk Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Menurut Badrodin, ada sejumlah kendala yang membuat daerah belum menyelesaikan kewajiban menyediakan anggaran tersebut, salah satunya karena nilai anggaran yang belum disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD.

"Masih ada yang proses persetujuan dengan DPR, karena anggaran kan harus diputuskan bersama," katanya usai mengikuti rapat terbatas untuk membahas Pilkada serentak di Kantor Presiden, Kamis (23/7).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, 22 daerah tersebut masih melakukan negosiasi terkait besaran anggaran seperti yang terjadi di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Tjahjo, Pemkab Lingga mengalami defisit anggaran. Mereka hanya mampu menyediakan anggaran Rp 1 miliar dari total Rp 2 miliar yang dibutuhkan.

"Ini perlu terobosan agar ada payung hukum supaya misalnya bisa pakai dana provinsi," ujarnya.

Kendati permasalahan anggaran belum selesai, Tjahjo mengklaim bahwa 269 daerah siap melaksanakan Pilkada serentak. "Secara prinsip tidak ada alasan menunda Pilkada serentak," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika