REPUBLIKA.CO.ID, SAMPANG -- Tarekat Naqsabandiyah Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur meminta umat Islam menahan diri terkait insiden yang menimpa umat Islam di Tolikara, Papua serta meminta menyerahkan penyelesaiakan kasus itu ke pihak berwajib.
Humas Silaturahim Ikhwan Akhawat dan Simpatisan Thariqat An-Naqsabandiyah Gersempal Omben Sampang KH M Shohibuddin, Kamis (23/7), mengatakan, hal itu dimaksudkan agar kerukunan umat beragama di Indonesia tetap terjaga, dan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Tapi sesama Muslim kita wajib mendoakan, agar saudara-saudara kita di Tolikara, Papua diberi ketabahan dan kesabaran," katanya.
Shohibuddin yang juga mantan Rektor Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan ini meminta kepada seluruh jamaah Sitqon Tarekat Naqsabandiyah di berbagai penjuru Tanah Air agar memperbanyak istighatsah, memohon kepada Allah SWT agar bangsa ini segera bebas dari berbagai masalah.
Insiden yang terjadi di Tolikara, Papua, kata dia, memang disatu sisi terasa menyakitkan, karena terjadi saat Hari Raya Idul Fitri yang merupakan hari besar keagamaan umat Islam.
Namun demikian, sambung dia, insiden tersebut telah ditangani pihak berwajib, dan kini sedang diusut.
"Saat ini bangsa kita sedang diuji dengan berbagai musibah, baik perpecahan, maupun musibah berupa bencana alam, seperti abu vulkanik dan lain-lain. Semoga Allah selalu melindungi kita," katanya.
Terkait insiden di Papua ini, Presiden Joko Widodo telah memutuskan membantu membangun kembali puluhan kios/rumah milik warga yang habis dibakar dalam insiden Karubaga yang terjadi Jumat (17/7).
Bantuan dari Presiden Jokowi itu diserahkan melalui Kodam XVII Cenderawasih, berupa dana sebesar Rp1 miliar untuk membangun rumah kios (ruki) sebanyak 85 unit yang akan diberikan bagi korban kebakaran dan penduduk lokal.
Mereka yang akan mendapatkan bantuan bukan hanya korban yakni Muslim Tolikara, akan tetapi juga warga lain yang tidak menjadi korban.
Pemerintah setempat juga telah menyediakan tanah untuk lahan rumah kios yang terbakar, karena status kepemilikan lahan yang ditempati belum jelas apakah milik adat atau milik gereja di wilayah itu.
Sementara, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti berjanji menuntaskan kasus kerusuhan yang terjadi di Tolikara, Papua pada Jumat (17/7) termasuk insiden penembakan yang diduga dilakukan pihak Kepolisian semula untuk menghalau masa penyerang/pembakar.
Penegakan hukum, kata dia, harus tetap dilakukan baik pada pelaku pembakaran, termasuk akan menyelidiki kasus penembakan warga saat insiden itu, apakah sudah sesuai prosedur atau tidak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika