REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pendaftaran pilkada serentak yang hanya diikuti oleh calon tunggal dapat membahayakan proses demokrasi di Indonesia. Dalam proses demokrasi, lanjut dia, harus terdapat pilihan calon yang akan dipilih oleh masyarakat.

"Ya boleh saja tapi efek negatifnya kalau anda punya kemampuan, teman atau faktor x dan menguasai semua parpol, cuma 8 ajah dikuasai sudah selesai. Itukan juga berbahaya untuk demokrasi kita. Itu bahayanya di situ letaknya. Kalau gitu dibiayai calon tunggal, besok ya sudah you atur aja," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (27/7).

JK menilai, jika calon tunggal dalam pilkada dibiarkan maka dikhawatirkan dapat terjadi politik uang dan kekuasaan. Calon tunggal juga dikhawatirkan akan menguasai partai politik untuk melanggengkan kekuasaannya. Hal ini pun akan merusak demokrasi di Indonesia.

"Bahayanya kalau dibiarin begitu bisa-bisa orang berusaha untuk menguasai parpol. Supaya dia calon tunggal terus. Dia bisa menjadi lebih murah pilkadanya kan sehingga rakyat tidak punya pilihan, tidak demokratis lagi," kata Kalla.

Menurutnya, penundaan pilkada harus dilakukan jika hanya diikuti satu calon demi menjaga proses demokrasi. Meskipun dampaknya akan ada kekecewaan pendukung.

"Bahayanya itu kalau terjadi (pilkada calon tunggal) maka bisa saja ada upaya-upaya menguasai semua parpol, selesai. Tak usah pilkada lagi. Kalau begitu diizinkan lama-lama presiden (pilpres) bisa juga. Aklamasi. Akhirnya demokrasi tidak jalan," tutup JK.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku optimistis pendaftaran Pilkada serentak akan diikuti lebih dari satu calon di setiap daerahnya. Sehingga, kekhawatiran akan adanya satu pasangan calon di daerah tidak akan terjadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika