REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan tidak mungkin ada unsur politik dalam kerusuhan yang terjadi di Tolikara 17 Juli 2015. Menurutnya, insiden tersebut adalah murni masalah emosional.

"Saya kira ndak ada unsur politik, politik apa disitu? Kalau ada unsur politiknya jangan di Tolikara, bikin aja di Bandung atau di Bogor," kata pria kelahiran Sulawesi Selatan itu kepada Republika, Selasa (27/7).

Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, kerusuhan tersebut juga mungkin saja karena kelompok agama mayoritas ingin menunjukan kebesarannya. Sehingga, ketika kelompok minoritas dirasa mengganggunya, mereka langsung berontak.

"Mungkin ingin memperlihatkan bahwa kita ini besar di sini. Bukan membela, katakanlah ada acara istigosah di suatu tempat, tiba-tiba gereja membunyikan loncengnya, saya kira pemuda disitu, akan meminta tolong berhenti itu," jelasnya.

Meski begitu, JK mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo ingin persoalan tersebut bisa segera diselesaikan. Tetapi, menurutnya proses hukum dan pengadilan harus tetap berjalan.

"GIDI kan resmi terdaftar, artinya secara hubungan tetap jalan tapi hukum jalan juga. Presiden memerintahkan jalankan hukum, periksa siapa yang salah, masukkan ke pengadilan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika