REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium IPW, Neta S Pane menilai permintaan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo terkait pasukan elite Kopassus TNI AD untuk melatih Brimob Polri terlalu mengada-ada. Menurut dia, permintaan itu sudah keluar jalur reformasi.

"Polri keluar dari jalur reformasi," ujar Neta di Jakarta, Rabu (29/7).

Neta mengatakan, saat ini masyarakat sudah berjuang keras memisahkan Polri dari TNI. Sehingga di tahun 1999, Polri terpisah dari TNI. "Bahkan, meski reformasi Polri itu sudah berjalan lebih dari 15 tahun, watak militeristik Polri belum berubah total," ujar Neta.

Menurut Neta, masyarakat saat ini menuntut segera hadirnya polisi sipil yang profesional. Apapun alasannya, kata dia, permintaan bantuan latihan itu sangat tidak masuk akal. "Ada-ada saja!" kata Neta.

Neta menambahkan, Brimob merupakan unsur polri yang sarat dengan kepentingan masyarakat sipil. Sementara, ia menilai Kopassus adalah unsur militer untuk kepentingan perang.

"Jadi, Kapolri hendaknya tidak menarik-narik lagi Polri ke wilayah militer karena antara Polisi dan militer adalah dua hal yang berbeda. Di UUD 1945 juga ditegaskan Polri menjaga keamanan dan militer menjaga pertahanan," ujar Neta.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar pasukan Brigade Mobil (Brimob) Polri dilatih oleh elemen TNI. Jenderal Gatot pun mengatakan bisa saja Brimob dilatih TNI dari elemen Kopassus TNI AD, jika itu hanya untuk kemampuan bertahan di hutan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika