REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Uni Eropa (UE) di Brussels pada Rabu (29/7) mendesak Pemerintah Israel agar segera mengubah keputusannya baru-baru ini dan mengakhiri perluasan permukiman Yahudi.
"Keputusan baru-baru ini oleh Pemerintah Israel untuk menambah perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur mengundang pertanyaan mengenai komitmen yang disampaikan Pemerintah Israel bagi penyelesaian dua-negara melalui perundingan dalam Proses Perdamaian Timur Tengah," demikian isi satu pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Lembaga Tindakan Luar Negeri Eropa.
Pernyataan tersebut menambahkan rencana Pemerintah Israel untuk mempertimbangkan persetujuan bagi pos terdepan tidak sah di seluruh
Tepi Barat Sungai Jordan akan makin merusak kemungkinan pelaksanaan penyelesaian dua-negara.
"UE berharap Pemerintah Israel memperlihatkan komitmennya pada penyelesaian dua-negara bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga melalui tindakan," kata pernyataan itu, sebagaimana dikutip Xinhua, Kamis pagi.
"Mengingat semua permukiman tersebut tidak sah berdasarkan hukum internasional, Uni Eropa kembali menyampaikan komitmen kuatnya guna menjamin dipatuhinya hukum internasional sebagai tonggak perdamaian dan keamanan," kata pernyataan itu.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu pagi menyetujui pembangunan ratusan rumah baru di permukiman Yahudi di Tepi Barat.