REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Steering Committee atau Panitia Pengarah Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) 2015 Slamet Effendy Yusuf memastikan kegiatan Parade Tauhid yang akan digelar di Jakarta, Ahad (16/8) bukan amanah atau rekomendasi dari KUII 2015.
"Tidak ada kaitannya antara KUII dengan Parade Tauhid dan setiap kegiatan seperti jangan langsung ditafsirkan sebagai pelaksanaan dari rekomendasi KUII 2015," kata Slamet di Jakarta, Rabu (12/8).
Meski demikian, Slamet menilai kegiatan itu tidak perlu dipermasalahkan sepanjang niatnya untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-70.
Hanya, ia mengimbau agar dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, baik tindakan maupun omongan, tidak sampai bertentangan dengan eksistensi NKRI.
Parade Tauhid itu, lanjut dia, harus menonjolkan Merah Putih, berisikan semangat cinta Tanah Air, semangat mencintai dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif.
"Jangan sampai acara yang tujuannya untuk peringatan HUT ke-70 RI, tapi bendera-bendera yang mereka usung bukan Merah Putih," kata dia.
Slamet juga meminta agar kegiatan Parade Tauhid itu tidak dipertentangkan dengan acara ceramah umat Islam di Masjid Istiqlal yang digelar pada hari yang sama. "Artinya, semua harus saling mendukung dan tidak saling mendiskreditkan," kata dia.
Menurut dia, proklamasi adalah hasil puncak dari upaya umat Islam dalam mendirikan negara di kawasan nusantara ini. Dengan demikian, umat Islam wajib merawat, menjaga, melindungi, dan memajukan NKRI. Sehingga rakyat Indonesia yang sebagian besar umat Islam bisa hidup makmur dan sejahtera.
"NKRI itu mutlak. Jadi jangan berpikir untuk membuat konsep negara lain, katakanlah negara agama, negara komunis, atau negara sosialis. Negara kita ini adalah negara Pancasila," tutur Slamet.
Aktivis NU Adnan Anwar berpendapat senada. Menurut dia, kegiatan apa pun yang membawa nama Islam sepanjang bertujuan baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan negara tidak perlu dimasalahkan.
Sebaliknya, jika kegiatan Parade Tauhid dimaksudkan untuk mengganggu ideologi negara tentu tidak boleh didiamkan.
"Jangan sampai mengajak umat Islam untuk ikut kegiatan itu yang nantinya justru melanggar koridor hukum atau memperkeruh suasana," kata Wakil Sekjen PBNU periode 2010-2015 itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika