REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Umum PSSI, Agum Gumelar, meminta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk segera menyelesaikan kisruh dalam sepak bola di Indonesia. Agum merasa kecewa karena imbauan dari berbagai pihak agar Menpora, Imam Nahrawi, mencabut Surat Keputusan (SK) terkait pembekuan PSSI tidak membuahkan hasil.
"Dari mulai Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Jusuf Kalla, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Komnas HAM sudah meminta SK pembekuan tetapi tetap saja tidak dilakukan. Sekarang, saya meminta Pak Jokowi menyelesaikannya," kata Agum Gumelar dikutip dari laman resmi PSSI, Ahad (16/8).
Adanya SK tersebut menyebabkan kompetisi sepak bola di Indonesia pun menjadi terhenti. Agum mengatakan sebaiknya Jokowi tidak memberikan kekuasan penuh kepada Menpora untuk menangani sepak bola nasional.
"Saya meminta pak Jokowi untuk tidak membiarkan pembantunya dalam hal ini Menpora Imam Nahrawi melakukan pendekatan kekuasaan. Apalagi, main ancam membekukan KONI dan KOI," ujar mantan Menteri Perhubungan ini.
Agum mengatakan saat ini tindakan Kemenpora untuk membentuk tim transisi juga keliru. Menurutnya, pembentukan tim transisi untuk mengambil alih kekuasaan sepak bola Indonesia telah melanggar aturan FIFA.
"Bukan hanya SK pembekuan tetapi juga pembentukan Tim Transisi yang dilakukan Imam Nahrawi itu sudah jelas melanggar aturan FIFA. Makanya, saya mengatakan Kemenpora berkonflik dengan aturan FIFA," ujar Agum.
Dampak kisruh sepak bola di Indonesia tidak hanya merugikan para pemain, melainkan juga masyarakat pecinta sepak bola. Agum mengungkapkan dirinya merasa sedih, sudah banyak dampak buruk yang terjadi akibat permasalahan sepak bola yang tak kunjung usai.