REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai Indonesia butuh pelurusan sejarah soal Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebab, berkumpul dan berserikat merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Namun, kebebasan ini tidak berlaku bagi Partai Komunis Indonesia (PKI).
Menurut Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning, hingga saat ini tidak ada pihak yang berani mengungkap soal PKI. Padahal, PKI sebagai partai politik, adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Meskipun, sejarah yang ada di dalamnya termasuk kelam. Menurut politikus yang juga seorang dokter itu, PKI, di zamannya termasuk salah satu partai terbesar di Indonesia.
“Problemnya, masih belum ada pelurusan sejarah di Indonesia untuk PKI,” kata dia di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Senin (17/8).
Menurut Ribka, kalau belum ada pelurusan sejarah soal PKI, tidak akan ada yang berani mengungkap hal itu. Pelarangan oleh negara terhadap PKI beserta ajarannya justru menimbulkan rasa penasaran generasi muda di Indonesi. Hasilnya, tumbuh romantisme masa lalu terhadap keberadaan PKI dengan memunculkan simbol-simbol maupun gambar tokoh PKI.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristyanto mengatakan rakyat Indonesia harus mencermati dan belajar dari sejarah bangsanya sendiri. PDIP menilai gagasan untuk rekonsiliasi terutama korban tragedi 1965 sangat penting.
Dengan memerbaiki kesalahan di masa lalu, Indonesia dapat menatap masa depan dengan lebih baik lagi. Dan yang akan berkibar selamanya tetap bendera Merah Putih. Hasto enggan menanggapi soal tindakan yang harus dilakukan oleh negara terkait munculnya beberapa simbol dan gambar tokoh PKI di Indonesia saat ini.
Menurutnya, negara sudah memiliki alat kelengkapan negara untuk mengatasi hal itu. Yang jelas, tegas Hasto, hak berserikat dan berkumpul di Indonesia masih dijamin oleh konstitusi negara. “Kita sudah memiliki alat-alat kelengkapan negara, kita sudah punya BIN untuk mengatisipasi hal-hal tersebut,” kata Hasto.
