REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan PSSI, Agum Gumelar, sangat menyesalkan adanya pernyataan yang melarang pemasangan atribut PSSI pada gelaran turnamen Piala Presiden.
"Waduuuh....waduuuuh... ini BOPI kewenangannya kok sampai begitu jauh yaah?" kata Agum Gumelar menggeleng-gelengkan kepalanya, seperti dilansir dari situs resmi PSSI, Kamis (27/8).
"Apa PSSI ini organisasi terlarang seperti PKI? Mohon maaf yah, pernyataan itu sangat tidak tepat. Itu ngawur," kata Agum melanjutkan.
Agum yang menjabat ketua umum PSSI pada era 1998-2003 menyatakan induk organisasi sepak bola Indonesia sampai saat ini masih tetap diakui oleh FIFA. Artinya, kata dia, keanggotaan PSSI di FIFA tidak terpengaruh oleh sanksi administratif atau pembekuan yang diberlakukan oleh pemerintah.
''Justru karena adanya intervensi pemerintah itulah FIFA kemudian menjatuhkan sanksi skorsing kepada PSSI --hingga batas waktu yang tidak ditentukan,'' ujarnya.
Agum juga menuding Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama BOPI justru telah bersikap kontraproduktif bagi kemajuan sepak bola di Tanah Air. "Hebat sekali BOPI itu yah! Siapa sih yang membuat statemen ngawur itu? Itu salah besar!".
Seperti diberitakan sebelumnya, Heru Nugroho, sekretaris BOPI, mengumbar ancaman akan mem-blacklist Mahaka Sport bila di turnamen Piala Presiden ada atribut dan keterlibatan PSSI. Padahal seperti diketahui, semua peserta Piala Presiden adalah klub anggota PSSI. Bahkan demi kualitas turnamen tersebut, Mahaka meminta PSSI untuk menyiapkan perangkat pertandingan terbaik untuk menjalankan laga yang akan digelar serentak di empat kota tersebut.
Pernyataan BOPI ini disayangkan oleh banyak pihak yang sangat memahami sepakbola. Termasuk juga memantik tanggapan dari Presiden PSSI, La Nyalla Mahmud Mattalitti. Presiden PSSI menegaskan, BOPI hendaknya tidak membuat kegaduhan dan menciptakan situasi yang tidak menguntungkan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Agum Gumelar menyatakan, sampai saat ini ia tidak mengerti apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Menpora Imam Nahrawi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika