REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Masa kampanye pilkada serentak telah dimulai. Namun, selain alat peraga kampanye (APK) belum siap, dana untuk pengawasan pun masih terkendala pencairannya.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nasrullah mengeluhkan minimnya dana untuk Panitia Pengawas (Panwas) di beberapa daerah seperti di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dan Kabupaten Toli-toli, Sulawesi Tengah.

Ia mengatakan sampai pada tahapan kampanye ini dana untuk panwas yang terealisasi masih jauh dari kebutuhan yang diajukan Panwas.

“Sudah cair memang, tapi baru Rp 250 juta dicairkan dari total dana panwas yang nilainya miliaran, karena nggak mungkin dana panwas itu dibawah Rp 1 miliar,” ujar Nasrullah kepada wartawan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Menurutnya minimnya dana yang telah dicairkan kepada Panwas tersebut membuat Panwas kekurangan dana dalam hal pengawasan tahapan di daerah. Hal itu juga yang membuat Panwas harus harus mencari dana di luar dana yang disediakan termasuk menggunakan uang pribadinya. Bahkan, kata Nasrullah panwas di Kabupaten Toli-toli sampai harus meminjam dana dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Minta tolong provinsi pinjem dulu Rp 250 juta yang baru dicairkan, itu paling habis 1,5 bulan, buat bayar PPL (petugas pengawas kelurahan) aja berapa, sampai mereka bingung uang dari mana lagi,” ujar Nasrullah.

Menurutnya, alasan belum dicairkan semua anggaran untuk Panwas karena  menunggu turunnya anggaran perubahan APBD Pemerintah Daerah. Untuk itu, ia pun meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar mensupervisi daerah yang belum merampungkan anggaran untuk Panwas, mengingat tahapan Pilkada sudah berjalan cukup panjang.

“Kami Bawaslu minta ke Kemendagri, tolong dikontrol lagi daerah-daerah, ada Pemda lagi mulai nakal lagi, tidak mau mencairkan anggaran dengan alasan menunggu perubahan dulu, itu kan bulan Oktober, iya kalau bisa cair langsung, nah nanti nggak bisa apa-apa pengawas kami,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika